Skip to content

Tentang Reformasi Birokasi

Oktober 4, 2011

Sedikit Tentang; Reformasi Birokrasi

Di era otonomi daerah sekarang ini birokrasi di tingkat lokal sedang mengalami masa transisional dari paradigma state centered development yang sentralistik menuju paradigma reformasi yang mendukung desentralisasi dan demokratisasi. Namun tampaknya masa transisi di tingkat lokal ini harus dicermati karena cenderung bias dari semangat reformasi, meski mulai muncul pula good practices yang demokratik di beberapa daerah. Saat ini yang lebih menonjol adalah kepentingan elit lokal ketimbang isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan publik, seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan lain sebagainya.

Reformasi birokrasi dalam konteks ini merupakan salah satu agenda pokok yang tak terpisahkan dari otonomi daerah. Apalagi reformasi di tubuh birokrasi ini merupakan yang paling ketinggalan dibandingkan reformasi di bidang politik maupun ekonomi. Otonomi daerah sebagai hak daerah untuk memiliki kemandirian dalam memajukan masyarakatnya secara demokratis, baik di bidang politik, ekonomi, maupun budaya, memerlukan suatu birokrasi yang reformis efisien, kreatif, inovatif, dan mampu menjawab tantangan dalam menghadapi ketidakpastian (uncertainties) di masa kini dan akan datang. Menurut Mark Turner yang dimaksud dengan reformasi birokrasi adalah ‘a means to make the administrative system a more effective instrument for social change, a better instrument to bring about political equality, social justice and economic growth‘. Sebagai sebuah proses, reformasi birokrasi juga dapat dilihat sebagai berubahnya praktek-praktek, tingkah laku, dan struktur birokrasi yang telah mapan.

Akan tetapi pelaksanaan reformasi birokrasi yang diharapkan mampu mem-back up berlakunya otonomi daerah, baik secara diskursif maupun praxis ternyata ada dua kecenderungan yang saat ini berjalan berbarengan dan sangat berpotensi ‘menggagalkan’ upaya reformasi birokrasi di daerah. Pertama, sebagai sebuah antitesis dari karakter birokrasi yang feodalistik, lamban, korup dan serba tertutup, di dilakukanlah kampanye secara diskursif terhadap pentingnya privatisasi birokrasi sebagaimana mengadopsi konsep reinventing government dari Osborne & Gaebler. Dengan semangat yang tidak kritis, upaya mewira-usahakan birokrasi agar lebih profesional, tanpa melihat setting sosial, justru akan menempatkan birokrasi menjadi tidak responsif dan tidak memihak kepentingan rakyat kecil.

Epistemologi yang dipakai oleh Osborne & Gaebler secara implisit kentara sekali kalau sangat pro pasar dan cenderung kapitaslistik. Pelayanan publik yang dilakukan birokrasi yang berwatak pro pasar hanya dapat diakses dan dinikmati oleh mereka yang memiliki kapital yang kuat, sementara bagi masyarakat bawah yang tidak cukup memiliki modal dan akses politik, maka sangat mungkin merasakan bahwa pelayanan publik adalah sesuatu yang mahal dan tidak mudah didapatkan. Sementara logika pasar adalah logika kompetisi, siapa yang memiliki modal yang kuat maka merekalah yang akan mudah mendapatkan dan menguasai pelayanan publik. Dan dari sinilah kritik Karl Marx menemukan relevansinya, bahwa negara (di dalamnya termasuk birokrasi) adalah alat bagi kelas tertentu ( borguise, kapitalis) untuk menguasai sektor-sektor publik dan memarginalkan rakyat kelas bawah.

Enterpreneurisasi birokrasi dan privatisasi sektor publik  hanya dapat dioperasionalkan dalam masyarakat yang telah mengalami kondisi high consumptions sebagaimana yang sudah terjadi di Amerika dan Eropa. Ketika harus ‘dipakasakan’ di Indonesia, maka reformasi birokrasi versi Osborne & Gaebler, harus dikontekstualisasikan dalam bingkai sosial rakyat Indonesia yang sebagian besar masih dalam kondisi perlu adanya ‘intervensi’ negara. Privatisasi birokrasi tanpa memiliki relevansi sosial, dalam tataran diskurus jelas akan mengalami cacat epistemologis dan dalam praxis jangka panjangnya akan mengalami reduksi yang serius.

Kedua, kendala pelaksanaan reformasi birokrasi terjadi karena adanya subordinasi rezim partai terhadap eksistensi dan peran birokrasi. Premis ini berangkat dari pemahaman bahwa otonomi daerah dapat berjalan maksimal ketika secara sosiologis-politik terjadi kedekatan antara pemimpin daerah dengan rakyatnya. Asumsi inilah yang menjadi dasar normatif bagi pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagaimana tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004.  Akan tetapi, ketika satu sisi secara yuridis, diharuskannya pencalonan kepala daerah oleh partai politik, dan di sisi lain  mindset elit partai politik masih bersifat pragmatis-transaksional, maka sudah menjadi rahasia umum, ketika pasca Pilkada terjadilah pengkavlingan birokrasi dengan menjadikannya economic-recources sebagai imbalan kepada  partai politik dan para ‘saudagar’ lokal yang merasa berjasa telah memberikan  finance and political supports pada waktu kontestasi Pilkada.

Contoh paling gamblang dan faktual adalah bagaimana elit lokal memainkan ‘lisensi’ Kepala Daerah untuk dapat menangguk keutungan dengan mengusai program-program dan proyek-proyek yang anggarannya berasal dari APBD maupun APBN. Lebih  parah lagi, ketika Kepala Daerah tidak cukup memiliki political support yang signifikan di parlemen daerah (DPRD), dan sementara anggota DPRD mampu memainkan secara instan peran pseudo opotition dalam konteks pengawasan kebijakan dan anggaran, maka lebih lanjut yang terjadi adalah bargaining politik yang bersifat transaksional dengan menjadikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai ‘sapi perahan’. Ketika kooptasi politik dilakukan terus-menerus terhadap birokrasi daerah (SKPD), maka sebagai implementator kebijakan, akan sangat sulit melakukan reformasi internal untuk bisa lebih profesional, responsif, inovatif  dan transparan dalam menjalankan  misinya sebagai pelayan publik.

Berdasarkan dua kenderungan tersebut, maka harapan untuk melakukan reformasi birokrasi yang dapat berdaya dukung terhadap akselerasi otonomi daerah menjadi sangat sulit diwujudkan pada tataran empirik. Kondisi quo vadis birokrasi pemerintahan daerah tersebut seyogyanya harus segera mendapatkan perhatian bersama dari semua elemen di daerah. . Harus ada komitmen dari kepala daerah sebagai penanggung jawab pelaksanaan tata kelola pemerintahan untuk mendorong aparatur birokrasinya agar selalu mencari formula-formula terbaru bagi proses inovasi pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel. Kepala Daerah  juga memberikan motivasi bagi terciptanya transparansi pelaksanaan anggaran, semisal pelaksanaan secara konkret pakta integritas di setiap SKPD.  

Political will dari DPRD juga harus terbangun untuk melakukan pengawasan secara sehat terhadap kinerja birokrasi pemerintah daerah di dalam melaksanakan misi dan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik yang tidak diskriminatif. Fungsi kontrol, bugeting dan legislasi yang dilakukan oleh DPRD terhadap eksekutif (birokrasi) tidak semata-mata dilakukan sebagai bentuk oposisional yang kronis atau ditarik-tarik pada domain politik, sehingga pada tingkat  implementasi kebijakan, birokrasi sulit melakukan potitioning terhadap netralitasnya. Sebagai representasi civil society; LSM, media massa, dan interest groups lainnya juga diharapkan mampu secara partisipatif menjalankan fungsinya secara konsisten untuk melakukan kontrol sosial terhadap eksistensi birokrasi di dalam menjalankan misinya agar kedepanya menjadi lebih clean, tidak korup dan  senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik serta tidak menjadi necessary evil bagi rakyat yang membutuhkan pelayanannya.

*Courtesy: L. Sudarto

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: