Skip to content

Nahi Munkar Secara Munkar dan Problem Syar’i Polisi Syari’ah

Oktober 27, 2011

Banyak sudut pandang yang bisa kita ambil untuk membicarakan tema KKA Paramadina malam ini. Tapi saya ingin melihat sejauh mana umat Islam Indonesia menyikapi penegakan hukum dan peraturan yang ada, apakah herus bersikap tegas atau pemaaf (memaklumi saja), dari sudut pandang ajaran mengenai “amar ma’ruf nahi munkar.”

Di sini saya ingin mengangkat dua kasus: gerakan anti maksiat yang akhir-akhir ini marak di sementara kalangan umat dan anti kelompok yang dianggap sesat, seperti dalam kasus Ahmadiyah. Pembahasan saya ini nantinya mengkerucut pada pertanyaan krusial tentang apa dan bagaimana sesungguhnya peran agama dalam kehidupan kita dan seberapa jauh kekuasaan dan otoritas politik diperlukan demi tegaknya misi-mis profetik agama tersebut (contoh soal: seberapa jauh peran “polisi agama” diperlukan oleh agama?).

Untuk memulai pembahasan di atas ijinkan saya mengutip dua kisah tentang Umar bin Khattab. Cerita pertama terjadi ketika sang Al-Faruq tersebut menjadi khalifah, sedang cerita kedua berlangsung pada masa khalifah Abu Bakr.

Cerita pertama termaktub dalam Ihya’ Ulum al-Din karya Imam Al-Ghazali (volume 2, halaman 320):

Kutipan di atas mengisahkan (saya parafrasaken secara bebas): suatu kali ketika Umar berjalan-jalan, ia mendapati suatu rumah yang penghuninya ia curigai sedang melakukan maksiat. Tapi rumah itu terkunci rapat. Sang khalifah berusaha mengamatinya dari luar dengan pelbagai cara, tapi hasilnya nihil. Akhirnya sang khalifah memaksa masuk rumah itu dengan menaiki atap. Benar dugaan Umar, si pemilik rumah memang sedang asik bermaksiat. Lalu sang khalifah mengadili orang tersebut, bermaksud menghukumnya. Tapi si pelaku maksiat tadi menimpali  bahwa betul ia memang telah melakukan maksiat. Tapi menurutnya Umar juga telah berdosa atas tiga hal: pertama,  Umar telah melakukan tindakan memata2i (tajassus) padahal tajassus dilarang Tuhan (Q 49:12). Kedua, Umar memaksa masuk rumah dengan cara yang tidak semestinya (melalui atap) padahal Qur’an menyuruh kita memasuki rumah melalui pintu (Q2: 189). Ketiga, Umar masuk tanpa mengucapkan salam, padahal Qur’an menganjurkan sebaliknya (Q 24: 27). Menyadari kesalahannya, Umar lalu melepaskan pemaksiat tersebut dan hanya menganjurkannya untuk bertobat.

Cerita kedua saya ambil dari Tarikh al-Tabari karya Imam Thabari. Peristiwanya terjadi ketika  ekspedisi militer yang dipimipin oleh panglima Khalid bin Walid untuk memerangi garakan separatisme yang dipimipn sejumlah nabi palsu. Salah tau yang hendak diperangi adalah Malik bin Nuwairah dan kelompoknya dari suku al-Buthah. Di mata Khalid bin Walid, gerakan Malik bin Nuwairah termasuk dalam daftar gerakan murtad yang harus diperangi. Tapi kelompok tersebut dengan tegas menolak disebut murtad karena mereka merasa tetap sebagai muslim. Meskipun begitu, Khalid tetap membunuh mereka semua, dan menikahi janda Malik bin Nuwairah, Umm Tamim binti al-Minhal, setelah pembunuhan itu. Mendengar peristiwa ini, Umar bin al-Khattab langsung murka dan mengecam keras tindakan Khalid, langsung di depan orangnya. ‘Umar juga menuntut agar ia dipecat sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata kaum muslim. Tapi Abu Bakr memaafkan tindakan Khalid dan tidak menjatuhi hukuman apapun terhadapnya.

Peristiwa ini direkam  dalam Tarikh Al-Tabari Vol.3 hal: 242-243:

Terjemahannya:

Sesungguhnya salah satu wejangan Abu Bakr kepada para pasukannya adalah ini: “Ketika kalian memasuki wilayah pemukiman orang-orang itu(maksudnya kelompok yang dianggap murtad, AS), and lalu mendengar suara adzan, berhentilah bertindak terhadap orang-orang itu dan tanyakan apa alasan sikap permusuhan mereka terhadap kita. Tapi jika kalian tidak mendengar suara adzan, maka serbulah mereka, bunuh dan bakar mereka.”

Di antara para sahabat Nabi yang menjadi saksi bahwa Malik (bin Nuwairah) itu muslim adalah Abu Qatadah al-Harits bin Rib’i, saudaranya Banu Salimah. Makanya dia bersumpah tidak akan sudi berperang lagi bersama Khalid bin Walid setelah kejadian itu. Abu Qatadah mengacu pada kejadian ketika dia bersama pasukan muslim lain pada suatu malam hendak menyerbu satu kelompok yang sudah siap dengan senjata mereka. Ketika  kita bilang, “kami semua orang muslim,” mereka membalas, “kami juga muslim.”Lalu kami berkata, “lantas apa artinya senjata kalian.“ Mereka menimpali, “apa artinya juga senjata kalian?” Kami menukas, “Kalau kalian memang seperti yang kalian bilang, letakkan senjata!!” Lantas mereka meletakkan senjata mereka. Kami lalu melakukan sholat, dan mereka pun melakukan sholat.

Namun Khalid bin Walid memberi alasan atas pembunuhannya (atas Malik), bahwa Malik suatu kali pernah bilang begini ke dia: “kawanmu (maksudnya Nabi Muhammad) berkata begini-begini.” Khalid langsung menimpali, “kenapa kamu tidak menganggap beliau sebagai kawanmu juga?” Atas dasar itu Khalid lalu memengal kepala Malik dan kelompoknya.”

Ketika kabar pembunuhan tersebut sampai ke ‘Umar bin al-Khattab, beliau sontak mengecamnya di depan khalifah Abu Bakr dan tak henti2 berujar, “Si musuh Allah (maksudnya Khalid bin al-Walid, AS) telah melakukan kekerasan terhadap seorang Muslim dengan membunuhnya dan mengambil istrinya.”

Tak lama kemudian Khalid bin Walid kembali ke Madinah. Dia memasuki masjid dengan mengenakan pakaian perangnya yang dililit dengan panah. Seketika itu juga ‘Umar mendekatinya dan menarik beberapa anak panah yang menempel di kepalanya lalu memukulkannya ke Khalid. Umar berkata, “dasar munafik, membunuh seorang muslim dan lalu mengambil istrinya! Demi Allah, akan saya rajam kamu dengan batu-batu kamu sendiri.” Khalid tidak berucap sepatah katapun. Dia pikir Abu Bakr pasti akan sependapat dengan Umar. Tapi ketika Abu Bakr datang dan Khalid bin al-Walid menceritakan kepadanya ttg kronologi peristiwanya, Abu Bakr langsung memaklumi Khalid dan mengampuninya atas apa yang terjadi dalam perang yang dipimpinnya. Begitu tahu Abu Bakr berada di pihaknya,  Khalid berkata ke Umar, yang saat itu duduk2 di masjid, “datanglah ke sini, wahai Ibn Ummi Syamlah.” Seketika itu Umar tahu bahwa Abu Bakr telah merestui Khalid, jadi Umar tidak bicara kepadanya, dan langsung pulang ke rumahnya.”

Pelajaran dari cerita pertama 

Cerita pertama di atas menarik karena disitu ditunjukkan betapa tidak sederhananya penerapan dari doktron “amar ma’ruf nahi munkar.” Harus diakui doktrin ini menempati posisi sentral dalam psikhe kolektif umat Islam, bukan hanya karena Al-Qur’an sendiri menegaskan bahwa umat islam dinobatkan sebagai umat terbaik karena peran historisnya sebagai kelompok yang “ta’muruna bil ma’ruf wa tanhauna ‘ani al-munkar,” melainkan juga karena begitu populernya hadits “barang siapa dari kalian melihat kemunkaran, maka hendaklah ia mencegahnya dengan tangan/kekeuasaan. Apabila tidak mampu, maka dengan ucapan. Apabila tidak mampu, maka dengan hati. Dan yang terkhir inilah selemah2nya iman.”

Tapi dalam prakteknya, tidak semua niat baik untuk mencegah kemungkaran dalam realisasinya diamalkan secara benar. Bahkan Umar pun bisa khilaf dalam hal ini. Yang menarik dari cerita di atas bukan hanya karena i seorang khalifah bersedia untuk mengaku salah dan  ditegur atas kesalahannya tersebut, melainkan juga ada soal pelik menyangkut distingsi antara apa yang terjadi di luar rumah dan di dalam rumah, antara yang di ruang publik dan ruang privat.

Kutipan di atas menyarankan bahwa kalau ada orang yang melakukan kemunkaran dan menjalani maksiat di tempat privat dan secara tertutup dan tersembunyi (artinya tidak mengganggu ketertiban publik), maka perbuatan mereka sama sekali bukan menjadi urusan negara, dan bukan pula menjadi urusan umat secara keseluruhan. Negara dan masyarakat tidak boleh melakukan tindakan memeta-matai, menelisik, ataupun mengintai apa yang terjadi dalam wilayah privat tersebut, lagi-lagi sejauh itu tidak mengganggu ketertiban publik. Karena apa yang terjadi di dalam ruang privat yang tersembunyi menjadi urusan antara si pelaku dengan Tuhan.

Soal larangan memata-matai ini juga disinggung dalam Michael Cook, profesor studi Islam di Princeton University, dalam karyanya, Commanding Right and Forbiidng Wrong in Islamic Thought. Cook menuturkan cerita tentang Ibn Mas’ud yang suatu kali ditanya sikapnya tentang seseorang yang jenggotnya beleoptan dengan wine. Ibn Mas’ud lalu menyebutkan larangan Tuhan tentang tajassus (memata-matai perilaku orang lain). Kita baru bertindak melakukan nahi munkar, kata Ibn Mas’ud hanya kalau kemunkaran itu dilakukan secara njenggleh, terang-terangan di depan umum (in yazhar lana shay’), yang berarti kita betul-betul melihat sendiri si pelaku minum alkohol di tempat umum. Hal lain yang disinggung Cook sehubungan dengan tidak berlakunya nahi munkar kalau kemunkaran dilakukan di ruang tersembunyi adalah anjuran Allah untuk menutupi aib sesama Muslim.

Keberadaan rumah dan ruang privat orang islam sebagai ranah yang tidak boleh diintervensi oleh negara dan masyarakat, atas nama nahi munkar sekalipun, ini layak ditekankan mengingat begitu banyak gerakan2 anti maksiat dengan dalih berlandaskan pada “amar ma’ruf nahi munkar” di negeri ini dengan dalih untuk menegakkan hukum yang tegas (karena hukum negara dianggap memble), tapi dalam prakteknya mereka sama sekali tidak mengindahkan posisi “sanctuary” ruang privat orang Islam. Inilah yang sebut sebagai “nahi munkar secara munkar.”

Tapi perlu segera disebutkan di sini, dikotomi antar publik dan privat dalam soal ini bukannya tidak mengandung problematikanya sendiri. Kasus kekerasan TKW yang terjadi di negara-negara Arab, misalnya, justru terjadi di rumah-rumah majikan yang tertutup. Hal lain, kalau memang tajassus itu dilarang, bagaimana dengan penyadapan kasus korupsi dan penyuapan yang sekarang ini banyak berlangsung di ruang-ruang privat yang tersembunyi. Apakah dengan begitu kita perlu membedakan antara maksiat yang merugikan publik dan maksiat yang hanya merugikan diri sendiri? Pada yang pertama, negara dan masyarakat punya hak untuk mencegahnya, meski itu berlangsung di ruang privat, sementara pada yang kedua tidak ada hak intervensi tersebut karena  itu menjadi urusan pribadi sei pelaku? Saya kira problem2 semacam ini membutuhkan ijtihad2 baru.

Hal lain yang tidak kalah penting menyangkut “amar ma’ruf nahi munkar” adalah soal seberapa jauh kita bisa mendefinisikan ulang pengertian “ma’ruf” dan “munkar.” Selama ini, term munkar seringkali hanya disempitkan artinya, tidak jauh-jauh dari soal minuman keras dan, aurat perempuan, dan perzinaan. Isu2 yang lebih krusial dan menyangkut hajat hidup orang banyak (seperti korupsi, pelanggaran hak asasi, tirani penguasa dan tirani mayoritas, serta ketidakadilan) sama sekali tidak dimasukkan ke dalam apa yang disebut “munkar.”

Menurut saya hal semacam itu sungguh ironis mengingat bahwa Qur’an mengaitkan posisi sentral umat Islam dengan peran aktifnya dalam amar ma’ruf nahi munkar. Karena itu, mungkin umat islam perlu mendefinisikan ulang tentang apa makna amar ma’ruf dan nahi munkar dalam konteks sekarang, sehingga ia berporos pada keterlibatan aktif setiap muslim dalam upaya perbaikan kehidupan publik yang menjadi ruang bersama. Diungkapkan dengan cara lain, amar ma’ruf nahi munkar dalam konteks Indonesia mungkin perlu dikaitkan dengan nilai-nilai republikanisme dalam artinya yang sejati (kepedulian pada kemaslaahatn publik secara umum).

Pelajaran dari Cerita Kedua

Cerita kedua tentang Umar bin Khattab menarik untuk ditengok manakala kita berbicara tentang gerakan anti ajaran yang dianggap sesat, yang akhir-akhir ini muncul dalam gelombang persekusi terhadap kelompok Ahmadiyah. Dalam arti tertentu, gerakan anti Ahmadiyah juga terkait dengan semangat nahi munkar. Kalau mau disederhanakan, gerakan Ahmadiyah menuntut supaya Ahmadiyah bubar atau keluar dari Islam. Dan jarena mereka mengakui Mirza Ghulam ahmad sebagai nabi mereka, maka mereka bisa disamakan dengan pendukung nabi palsu yang layak diperangi, sebagaimana khalifah Abu Bakr dulu uga memereangi Musaylamah al-Kadzab dan nabi palsu lain.

Di blog yang khusus membahas kasus Ahmadiyah pasca tragedi Cikeusik banten (http://mendarasislam.blogspot.com/), saya sudah membahas cukup panjang soal ini. Tapi dalam kaitan dengan tema diskusi KKA, maka saya akan mengambil satu bagian dari argumen saya berdasar pada Tarikh al-Thabari yang saya kutip di atas.

Ada beberapa poin penting dari kutipan di atas yang sangat relevan untuk topik pembahasan kita di sini:

PertamaAbu Bakr menyatakan dalam instruksinya kepada para pasukannya bahwa jika mereka mendengar suara adzan dari kelompok yang dianggap murtad, maka mereka harus menahan diri untuk tidak menyerang dan ber-tabayyun (memperjelas duduk perkaranya) dulu tentang sikap permusuhan mereka. Tapi kalau para pasukan tidak mendengar bunyi adzan, mereka boleh langsung menyerang. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa yang kaum murtad diperangi Abu Bakr adalah mereka yang punya sikap permusuhan terhadap kaum Muslim.

Kedua, menurut ‘Umar bin al-Khattab, kalau ada satu kelompok yang ditengarai telah murtad, tapi kelompok tersebut masih mengaku sebagai muslim, mereka sama sekali tidak boleh diperangi dan dibunuh. Karena itu, ‘Umar sangat berang ketika mendengar panglima tertinggi “perang melawan kemurtadan” membunuh Malik bin Nuwairah dan kelompoknya karena dianggap murtad, padahal mereka jelas-jelas mengaku muslim. Tak tanggung-tanggung, ‘Umar menyebut Khalid bin Walid sebagai “musuh Allah” karena perbuatannya itu. Dan Khalid diam seribu bahasa, tak berani menyangkal ‘Umar. Tidak hanya ‘Umar yang bersikap demikian. Abu Qatadah juga bersumpah tidak mau lagi menjadi pasukan di bawah kendali Khalid bin Walid.

Pendirian ‘Umar ini, dalam  hemat saya, sangat penting untuk digarisbawahi karena ia menegaskan satu pedoman fundamental dari kacamata Islam tentang bagaimana  menentukan apakah seseorang itu muslim atau tidak. Bagi ‘Umar, tolok ukur ke-Islaman adalah yang lahiriah, bukan apa yang ada dalam hati, yaitu pengakuan orang itu sendiri. Sejauh ia mengaku muslim, maka ia terhitung muslim. Soal apakah dalam batinnya ia musyrik atau kafir itu urusan dia pribadi.

Dalam hal ini, sikap ‘Umar sesuai dengan semangat hadits yang bertutur tentang marahnya Rasulullah terhadap Usamah bin Zaid pada suatu kali. Kenapa? Karena dalam satu pertempuran melawan kaum kafir, Usamah memutuskan untuk membunuh seorang musuh, yang setelah kalah dalam duel dan terdesak, kemudian menyerukan kalimat syahadat. Usamah beralasan, syahadat-nya si musuh hanyalah akal-akalan saja, agar tak dibunuh. Rasul tidak terima dengan alasan Usamah, dan bertanya: “apa kamu sudah periksa hatinya untuk memastikan dia jujur atau pura-pura.”  Rasul kemudian bersabda:

 “Kita berhukum berdasarkan ukuran-ukuran lahiriah, dan Allahlah yang memutuskan apa yang sejatinya yang tersembunyi dalam batin.” (Lihat Baihaqi, Kitab Sunan al-Kubro, vol 8: 196).

Di samping itu, pelajaran penting yang bisa dipetik dari sikap ‘Umar bin al-Khattab dalam kasus ini adalah perlunya kehati-hatian dalam menyikapi kelompok yang ditengarai telah murtad, padahal pada saat yang sama kelompok itu masih mengaku sebagai muslim. Dari cerita al-Thabari di atas kita bisa menyimpulkan, gerakan Malik bin Nuwairah memang semula dikategorikan sebagi kelompok murtad agresif yang mesti diperangi—buktinya, mereka mempersenjatai diri. Tapi ternyata terbukti Malik dan pengikutnya menolak dikategorikan sebagai murtad. Mereka mengaku muslim dan menjalankan sholat.

Bagi ‘Umar bin Khattab, pengakuan dan tindakan lahiriah Malik dan pengikutnya  cukup menjadi bukti bahwa mereka masih muslim, dan karena itu sama sekali tidak boleh diperangi. Makanya beliau marah besar dengan Khalid bin Walid yang menurut ‘Umar main hantam kromo saja dengan membunuh Malik bin Nuwairah dan kelompoknya.

Ketigayang menarik untuk dicatat adalah sikap Khalifah Abu Bakr terhadap perbuatan Khalid bin Walid terhadap Malik bin Nuwairah. Tadinya Khalid menyangka Abu Bakr akan bersikap sama dengan ‘Umar. Tapi ternyata Abu Bakr mengampuni kesalahan Khalid dan malah justru berada di pihaknya.

Mengapa Khalifah Abu Bakr pada akhirnya mengampuni kesalahan Khalid bin Walid dan berada di pihaknya, suatu posisi yang berbeda secara diametral dengan ‘Umar bin Khattab? Patut dicatat, dengan tindakannya mengampuni Khalid bin Walid, secara implisit Khalifah Abu Bakr sebenarnya juga menganggap Khalid bersalah dalam tindakannya memenggal kepala Malik bin Nuwairah dan pengikutnya. Tapi Abu Bakr ternyata memutuskan untuk mempertahankan posisinya sebagai panglima tertinggi “perang melawan kemurtadan.” Mengapa?

Menurut pendapat saya, keputusan Abu Bakr tersebut menunjukkan bahwa “perang melawan kemurtadan” tidak bisa dilihat semata-mata sebagai persoalan teologis semata-mata. Sebab kalau memang begitu, tentunya Khalifah Abu Bakr tidak akan mengampuni tindakan Khalid membunuh Malik dan menikahi janda almarhum. Kalau pertimbangannya murni teologis, Abu Bakr tentunya akan bersikap sama dengan ‘Umar bin al-Khattab, yakni menghukum Khalid yang telah membunuh seorang muslim.

Tapi kenyataannya, Abu Bakr justru memaafkan Khalid dan tetap mempertahankan jabatannya. Karena itu, perang melawan kemurtadan pimipinan Khalid mesti dilihat juga sebagai perang yang sangat kental nuansa politiknya, yakni  sebagai bagian dari upaya  mengukuhkan fondasi kedaulatan politik kekhilafahannya. Dan karena Khalid bin Walid dianggap berjasa besar untuk itu, Abu Bakr pun kemudian memaafkannya. Tindakan Abu Bakr ini tentu saja bisa dimengerti, apalagi beliau baru terpilih sebagai khalifah di tengah goncangan psikologis umat akibat ditinggal wafat Rasulullah. Di tengah situasi demikian, maraknya gerakan nabi palsu yang rame-rame murtad, membangkang dari kewajiban membayar zakat dan menolak mengakui legitimasi pemerintahan pusat di Madinah menjadi identik dengan aksi makar dan pemberontakan.

Itulah saya kira alasan utama kenapa ‘Umar bin Khattab tidak menentang keputusan Abu Bakr untuk tetap mempertahankan Khalid bin Walid sebagai panglima tertinggi. Meskipun tetap menganggap Khalid layak dihukum atas pembunuhannya terhadap Malik bin Nuwairah, ‘Umar tetap setia mendukung keputusan yang diambil sang Khalifah. Tapi ketika ‘Umar menjabat sebagai khalifah kedua dan melihat fondasi kedaulatan kekhalifahan sudah cukup kokoh,  Umar akhirnya memecat Khalid dan menempatkan Abu ‘Ubaidah bin al-Jarrah sebagai penggantinya.

Dalam konteks semacam itulah “perang melawan kemurtadan” mendapatkan signifikasni politiknya . Karena itu sungguh keliru kalau dikatakan bahwa Abu Bakr memerangi kaum murtad melulu karena kemurtadannya. Dikaitkan dengan kasus Ahmadiyah, selama mereka masih merasa diri muslim dan tidak menyatakan murtad, maka kita tidak boleh menyebutnya murtad. Sesat mungkin, tapi tidak murtad. Kalaupun mereka murtad, mereka selama ini tidak memerangi umat islam lain, dan karena itu tidak boleh diperangi.

Problem Syar’i Polisi Syari’ah

Satu hal yang juga perlu jadi perhatian kita manakala kita berbicara tentang bagaimana umat Islam menegakkan hukum dan tatanan yang tegas adalah seberapa jauh lembaga bernama polisi syari’ah memang betul2 sesuai dengan syari’at. Ini juga terkait dengan soal upaya sementara kaum muslim untuk membentuk instrumen politik yang secara khusus menangani amar ma’ruf nahi munkar.

Kalau kita menengok sejarah hukum Islam, kemunculan polisi syari’ah (muhtasib) berasal dari kebutuhan dinasti2 Islam untuk menginspeksi dan mengontrol pasar, bagaimana agar sistem ekonomi berjalan baik, dan harga-harga barang tidak dimanipulasi. Ini yang disebut dengan hisbah. Dan perlu diingat, tradisi ini merupakan adopsi dari peradaban lain. Tapi dalam praktek selanjutnya, entah kenapa kontrol pasar ini bermetamorfosis menjadi kontrol moralitas agama. Dan muhtasib sebagai pengontrol moralitas umat inilah yang kemudian dianggap (menganggap diri) sebagai instansi yang mengurusi soal amar ma’ruf nahi munkar.

Pesoalannya, apakah lembaga pengontrol moralitas agama semacam ini betul2 sesuai dengan semangat islam? Apakah polisi syari’ah sesusia dengan syara’?

Kalau kita baca karya Muhammad Abduh dalam karyanya Al Islam Wa-al Nashraniyya ma’ al-Ilm wa ‘l-Madaniyya, jawabannya jelas negatif: polisi syari’ah nyata2 bertentangan dengan prinisp-prinsip Islam. Menurut ‘Abduh, kekuasaan politik dalam Islam bukanlah suatu teokrasi ataupun relijius, melainkan murni civic ruler (hakim madani). Seorang khalifah adalah seorang “mujtahid” yang posisinya sama dengan mujtahid lain. Ia tidak punya hak eksklusif untuk memeonopoli penafsiran agama. Ia juga dibatasi oleh syari’ah (yang menurut Abduh mesti ditafsirkan secara rasional, yakni berdasarkan pada kemaslahatan umum (public interest). Dasar kekuasaan sang khalifah bukanlah hak prerogatif dari Allah, melainkan rakyat, dan rakyat punya otoritas untuk melakukan supervisi terhadapnya. Abduh juga menegaskan bahwa Islam datang justru untuk merobohkan otoritas kaagamaan dalam bentuk apapun karena dalam islam hanya dikenal relasi antara individu dengan Tuhan. (Lihat teks asli Muhammad Abduh dalam halaman Appendix). Berpegang pada argumen Abduh di atas, saya mengklaim bahwa bukan hanya polisi syari’ah mencederai prinsip2 Islam ttg politik, melainkan juga bahwa khilafah adalah instituti yang bersifat civic, kalau bukan sekuler.

Problem lain dari polisi syari’ah adalah kecenderungannya untuk dipakai sebagai alat penguasa untuk mengontrol dan (dengan dalih melakukan nahi munkar) terhadap kalangan rakyat bawah (utamanya perempuan). Hampir sulit dibayangkan polisi syari’ah melakukan nahi munkar terhadap penguasa yang melantiknya. Pertanyaannya, kalau sang penguasaberlaku lalim dan tiranik(berbuat kemungkaran), bukankah polisi syari’ah mesti konsisten untuk ber-nahi munkar? Artinya, polisi syari’ah mesti berani melawan sang penguasa tersebut dan kalau perlu melakukan pemberontakan?  Ironisnya, dalam doktrin politik sunni,  pemberontakan adalah sesuatu yang diharamkan.

Problem terakhir dari keberadaan polisi syari’ah adalah tendensinya untuk menghakimi dan menghukum secara serampangan, tanpa mempedulikan pernik2 persyaratan yang terangkum dalam fiqh.

Ambillah contoh soal perzinaan. Dalam kitab2 fiqh klasik, seseorang yang dianggap berzina baru bisa dihukum dengan hukuman hadd apabila ada empat saksi pria yang melihat dengan mata kepala sendiri persenggamaannya secara eksplisit, dalam arti mereka harus melihat topi penis si lelaki betul2 masuk ke vagina si perempuan dan tidak kelihatan lagi (wa-yatahaqqaq dhalika bi-ghaybubat al-hashafah). Selain itu, hadd tidak boleh diterapkan dalam kasus-kasus yang masih samar-samar (syubhat). Misalnya, apabila dalam keadaan gelap seorang laki-laki menyetubuhi seorang perempuan yang bukan istrinya, tapi dia kemudian mengaku di bawah sumpah, bahwa ia melakukaknnya karena mengira perempuan itu adalah istrinya, maka si laki2 tersebut bebas dari hukuman hadd.

Dengan kata lain, para ulama klasik betul-betul hati-hati dalam menerapkan hukuman semacam hadd, karena mereka menganggapnya sebagai hukuman yang jadi alternatif terakhir, setelah tidak ada jalan lain untuk tidak menjatuhkannya. Oleh karena itu mereka terkesan justru membikin prosedur sedemikian rupa sehingga hukuman tersebut sulit sekali untuk diterapkan. Ini sama sekali berbeda dengan tabiat polisi syariah di manapun yang gampang sekali melakukan penghakiman dan penghukuman, atas nama ber-Islam secara kaffah.

Dengan kata lain, sementara bagi ulama2 salaf berlaku prinsip: kalau hukuman bisa dihindari, kenapa mesti dijatuhkan, polisi syari’ah tampaknya berpedoman sebaliknya: kalau hukuman bisa dijatuhkan, kenapa mesti dihindari.

 

*Courtesy: akhmad sahal

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: