Skip to content

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pasuruan

Februari 12, 2012

Sumber daya air, sebagaimana sumber daya alam lain, seperti udara dan tanah, merupakan salah satu modal dasar pembangunan yang pemanfaataannya diusahakan secara bijak agar kebutuhan dapat terpenuhi tanpa merusak keseimbangan ekosistem lingkungan. Potensi sumber daya air di suatu wilayah adalah salah satu faktor penting dalam menunjang kehidupan manusia. Ketersediaan air sangat mutlak dalam memenuhi kebutuhan domestik, industri maupun pertanian. Akan tetapi, perlu disadari bahwa sumber daya air mempunyai keterbatasan dalam banyak hal, salah satunya keterbatasan ketersediaan menurut kualitas dan kuantitasnya. Selain itu, air juga mempunyai keterbatasan menurut wilayah dan waktu. Dengan demikian, pengelolaan dan pemanfaataan sumber daya air diharapkan memperhatikan aspek keberlanjutan (sustainability), yaitu pengelolaan dan pemanfaataan yang tidak hanya memperhatikan generasi sekarang melainkan juga generasi mendatang.

Realitas menunjukkan bahwa praktek pengelolaan dan pemanfaataan atas sumber daya air di sebagian besar wilayah Indonesia masih mengesampingkan kesadaran ekologis, dimana eksploitasi sumber daya air berlangsung secara masif. Ditambah pula, kehadiran pihak swasta yang seakan-akan memberikan akselerasi pelayanan penyediaan air secara optimal, faktanya justru menyulap air menjadi komoditas yang bernilai ekonomi tinggi hingga masyarakat umum mengalami kesulitan menjangkau sumber vital tersebut. Perseteruan antar kebijakan, kepentingan modal dan keselamatan sumber daya air pun menjadi isu aktual hari ini. Ragam kepentingan yang saling mendesak satu dan lainnya tersebut seringkali melahirkan kenyataan sumber daya air tersedot habis untuk kepentingan industri semata, baik untuk bahan baku maupun bahan bantu industri yang pemanfaataannya relatif tidak terkontrol.

Secara konseptual kebijakan pembangunan sudah memasukan faktor kelestarian lingkungan, termasuk di dalamnya ketersediaan air sebagai hal yang mutlak untuk dipertimbangkan, namun dalam implementasinya terjadi kekeliruan orientasi kebijakan yang tercermin melalui bebagai peraturan yang terkait. Peraturan yang dibuat cenderung mengoptimalkanpemanfaatan sumber daya air tanpa perlindungan yang memadai, sehingga membuka ruang yang sebesar-besarnya bagi pemilik modal. Regulasi pengelolaan sumber daya air yang termaktub dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2004 pun, tidak cukup berpihak kepada masyarakat. Sebaliknya, aturanhukum tersebut justru memberikan keleluasaan untuk ekploitasi, privatisasi dan komodifikasi air oleh pihak swasta. Kondisi ini berkebalikan denan upaya-upaya demokratisasi yang hendak dibangun, dimana kebijakan publik yang dilahirkan seharusnya sesuai dengan kepentingan publik termasuk di dalamnya kebijakan tata kelola sumber daya air.

Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki potensi sumber daya air yang cukup melimpah. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Sukobar (2007) total kapasitas sumber daya air di Kabupaten Pasuruan mencapai 5.563.823.186 meter kubik per tahun atau 193.735 liter per detik dengan rincian 4.933.876.748 meter kubik per tahun atau 174.212 liter per detik air permukaan dan 629.946.438 meter kubik per tahun atau 19.523 liter per detik air bawah tanah. Adapun cadangan air bawah tanah di Kabupaten Pasuruan sebanyak 1.828.699.720 meter kubik dan jumlah sumber mata air di Kabupaten Pasuruan sebanyak 471 buah. Sayangnya, keberlimpahan sumber daya air tersebut tidak serta merta dapat dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan. Problem kekeringan masih menjadi realita yang harus dihadapi masyarakat Kabupaten Pasuruan. Kontradiksi ini menandakan bahwa pengelolaan sumber daya air masih menjadi persoalan yang serius di daerah ini.

Di lain pihak, keberlimpahan sumber daya air di Kabupaten Pasuruan tersebut menjadi incaran investor baik dalam negeri maupun luar negeri, guna menjadikan air baku tersebut sebagai bahan baku industri. Salah satu industri yang cukup dominan menggunakan air sebagai bahan baku adalah industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Pertumbuhan industri AMDK di wilayah Kabupaten Pasuruan cukup tinggi dibanding daerah lain. Tercatat, sebanyak 19 Perusahaan AMDK yang berskala sedang maupun besar beroperasi di wilayah ini dengan lokasi pengeboran sebanyak 27 buah dan 2 sumber air. Kondisi demikian menandakan adanya eksploitasi air yang cukup besar dan dikhawatirkan  akan mengganggu siklus ketersediaan air secara jangka panjang. Apalagi jika kalangan industri enggan berpikir konservasi lingkungan melalui konsep Corporate Social Responsibility-nya.

Persoalan yang menghinggapi pengelolaan air di Kabupaten Pasuruan hendaknya dipandang sebagai masalah bersama, dimana tanggungjawab penyelesaiannya tidak dibebankan kepada kalangan pemerintah dan industri saja. Menguatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air adalah alternatif penyelesaian yang rasional. Terwujudnya sinergitas antara pemerintah, pebisnis dan masyarakat secara seimbang menjadi ikhtiar yang harusnya diwujudkan untuk mengawal proses demokratisasi ini.

__________________________

*Disarikan dari TOR Seminar Lingkungan Hidup oleh Averroes Community & Komunitas Indonesia untuk Demokrasi, Desember 2011 di RM. Ikan Bakar Cianjur-Pandaan.

 

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: