Skip to content

Pasuruan; Daerah ‘Aman’ Pekerja Anak

Februari 27, 2012

Kompleksitas persoalan anak-anak Indonesia yang hingga saat ini masih banyak yang belum terselesaikan secara menyeluruh dan komprehensif. Kita bisa melihatnya betapa banyaknya anak-anak yang mengalami gizi buruk, anak-anak yang hidup dengan HIV/AIDS, anak-anak cacat, anak-anak yang harus bekerja siang dan malam, anak-anak yang menjadi prostitusi dan objek pornografi, anak-anak yang hidup dalam penjara-penjara yang kumuh, kotor dan berdesak-desakan, dan sejumlah masalah anak lainnya yang dengan sangat mudah kita bisa jumpai, termasuk pekerja anak.

Fenomena pekerja anak yang telah ikut serta dalam kegiatan ekonomi baik yang memperoleh upah maupun tidak, sebenarnya bukanlah suatu hal baru di Indonesia, bahkan pekerja anak ini sebenarnya merupakan persoalan klasik. Semakin lama semakin banyak pekerja anak atau anak-anak yang terpaksa bekerja baik yang terlibat langsung secara ekonomi di pasar kerja maupun yang membantu orang tua untuk menambah pendapatan dan yang bekerja di rumah.

Menurut International Labor Organization (ILO) jumlah pekerja anak di dunia mencapai 218 juta anak usia dibawah 18 tahun yang pergi bekerja setiap harinya, tujuh persen berada di Amerika Latin, 18 persen berada di Asia dan 75 persen berada di Afrika. Survei Pekerja Anak (SPA) dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang bekerjasama dengan ILO menemukan dari 58,8 juta anak Indonesia; 1,7 juta jiwa diantaranya menjadi pekerja anak. Definisi anak dalam survei ini adalah 5-17 tahun atau berbeda dengan definisi Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang hanya melihat anak 15-17 tahun. Survei tersebut menemukan, setidaknya 674 ribu anak di bawah 13 tahun berstatus bekerja, sekitar 321 ribu anak umur 13-14 tahun bekerja lebih dari 15 jam per minggu, dan sekitar 760 ribu jiwa anak umur 15-17 tahun bekerja di atas 40 jam per hari. Sedangkan dalam skala nasional, saat ini jumlah anak-anak yang berada dalam situasi sulit berdasarkan data dari Kementerian Sosial RI adalah sebanyak 17,7 Juta (Ahmad Sofian, 2012).

Pasuruan; Daerah ‘Aman’ Pekerja Anak

Bagaimana dengan kondisi pekerja anak di Kabupaten Pasuruan? Dari data yang dilansir Disnakersostrans (Dinas Kerja Sosial dan Transmigrasi) melalui Radar Bromo (21 Februari 2012) diketahui bahwa pekerja anak di Kabupaten Pasuruan mencapai 29 ribu anak, jumlah ini berdasarkan tembusan Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat. Sebagaimana kita ketahui, mereka para pekerja anak lebih banyak ditemui di sektor informal, ada yang menjadi pemulung, penjual koran, petugas parkir liar, pemilah sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), berladang, buruh pertanian dan perkebunan, pengemis, pembantu rumah tangga, pelayan toko dan restoran, pendorong gerobak di pelabuhan dan pasar, penjual plastik di pasar, kuli angkut pasar, kernet, pembuat batu bata, nelayan, buruh bangunan, penjual sayur, dan lain sebagainya.

Dari data tersebut diketahui pula faktor dominan yang menjadi alasan bagi anak-anak untuk bekerja adalah faktor ekonomi. Selain itu, mindset orang tua yang cenderung mengabaikan dan menganggap pendidikan anak bukan sebagai kebutuhan juga menjadi faktor masih tingginya tingkat pekerja anak di Kabupaten Pasuruan.

Hal ini senada dengan Asra (1993) yang menjelaskan bahwa salah satu faktor utama adanya pekerja anak, adalah faktor ekonomi rumah tangga, pengaruh orangtua dan rendahnya tingkat pendidikan ayah atau ibu. Secara umum dalam berbagai penelitian dapat ditunjukkan bahwa penyebab adanya pekerja anak dapat dibedakan dalam dua faktor, yaitu: (1) Faktor pendorong (push factors) yang cukup meyakinkan seperti; tekanan ekonomi keluarga, adanya pandangan bahwa bekerja adalah bagian dari proses pendidikan, ingin membantu ekonomi keluarga, karena sudah tidak sekolah ingin punya penghasilan sendiri. (2) Faktor penarik (pull factors), yaitu berupa permintaan terhadap pekerja anak yang sangat tinggi, disamping faktor lain, yakni kelemahan di bidang perlindungan anak oleh pemerintah.

Kebijakan di atas Kertas

Banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah, baik itu kebijakan, upaya konkrit yang sudah di implementasikan, berbagai regulasi dan legislasi, perencanaan dan penganggaran serta pembentukan kelembagaan yang bisa mengatasi masalah anak secara lebih sistematis.

Upaya untuk memetakan berbagai persoalan anak, baik yang dilakukan oleh Pemerintah sendiri maupun bekerjasama dengan berbagai lembaga PBB yang memiliki mandat untuk melaksanakan perlindungan anak, yaitu sejak tahun 1990 dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres 36/1990. Sehingga, Ratifikasi ini merupakan tonggak awal dari perlindungan anak di Indonesia.

Selanjutnya, untuk memberikan perhatian dan spesifikasi khusus bagi anak-anak yang disangka melakukan tindak pidana, undang-undang ini juga memberikan kekhususan baik dalam penyidikan, penahanan, penuntutan, peradilan hingga penempatan di lembaga pemasyarakatan anak. Pemerintah Indonesia telah memiliki undang-undang khusus yang mengatur masalah anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu Undang-Undang No. 3/1997 .

Sebagai langkah klimaks di bidang legislasi Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini memberikan nuansa yang lebih komprehensif dalam upaya negara memberikan perlindungan pada anak di Indonesia. Upaya selanjutnya poin pembahasan perlindungan anak tersebut dimasukkan dalam APBN, sehingga memberikan jaminan bagi upaya perlindungan dan kesejahteraan anak-anak Indonesia.

Kemudian, undang-undang tersebut memberikan mandat untuk membentuk Komisi Perlindungan Anak (KPAI). Upaya ini diharapkan bisa mempercepat tindakan-tindakan perlindungan anak yang menyeluruh dan kompleks. Sehingga KPAI diberikan mandat untuk melakukan pengawasan pelaksanaan upaya perlindungan anak yang dilakukan oleh institusi negara, melakukan investigasi terhadap pelanggaran hak anak yang dilakukan negara, KPAI juga bisa memberikan saran dan masukkan serta pertimbangan secara langsung kepada Presiden tentang berbagai upaya perlindungan anak. Bahkan Presiden memberikan perhatian secara khusus pada masalah anak dengan merubah nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Namun pertanyaannya adalah mengapa masih saja persoalan anak belum bisa dituntaskan secara sistemik? Masalah anak masih terbelenggu dalam insittusi insitusi tersebut dan tidak dijalankan secara adil dan penuh tanggung jawab. “Anak” dianggap sebagai warga negara kelas dua, karena tidak bisa memberikan suara dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, sehingga perhatian yang diberikan juga tidak maksimal. Lalu apa tugas dan tanggung jawab yang sudah dilakukan negara selama ini, jika kebijakan sudah dilakukan? Apakah ada yang salah dalam implementasinya? Atau masih kaburnya pemahaman masalah perlindungan anak dikalangan birokrasi Indonesia?

Butuh Kontribusi Positif Pemerintah, Sekolah, dan Keluarga

Pada dasarnya dibutuhkan keseriusan pemerintah dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pekerja anak, baik yang muncul karena faktor kemiskinan maupun faktor keterpaksaan dan eksploitasi. Undang-Undang dan kebijakan legislasi lainnya harus segera diwujudkan dalam tindakan nyata. Seperti yang kita ketahui pemerintah telah memiliki program Pengurangan Pekerja Anak Program Keluarga Harapan (PPAPKH), setidaknya program ini agar diupayakan menjadi program yang efektif, komprehensif dan sekaligus memiliki pendampingan serta kontrol yang baik. Disamping itu juga dibutuhkan pendidikan untuk keluarga (orang tua anak) tentang pentingnya pendidikan anak. Penanganan tersebut bukanlah sekadar seremonial yang hanya untuk pencitraan tetapi harus berwujud nyata.

Kontribusi sekolah sebagai institusi pendidikan dan sosial mempunyai peran yang sangat penting, karena sekolah menjadi barometer perkembangan jiwa, sikap, dan pendewasaan anak di masa kini maupun masa mendatang dengan kualitas pendidikan yang baik. Peningkatan program sekolah gratis menjadi cara pengurangan pekerja anak dan penyelamatan masa depan anak di Indonesia.

Bagi anak-anak miskin, Bantuan Operasioanl Sekolah (BOS) saja belum cukup. Pemerintah dan sekolah juga mesti memikirkan pemberian beasiswa tambahan untuk bersekolah. Beasiswa tambahan tersebut untuk pembelian berupa seragam dan alat tulis, serta biaya transportasi dari rumah ke sekolah. Tujuannya, agar anak-anak usia wajib belajar tidak terbebani dengan biaya pendidikan. Begitulah pernyataan Unifah Rosyidi, Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di acara pelatihan tentang “Pengurangan Pekerja Anak kerjasama PGRI – ILO IPEC” di Jakarta (Jawa Pos, 2011).

Sedangkan keluarga diharapkan mempunyai kontribusi sebagai kunci keberhasilan anak. Dengan sikap keluarga yang benar-benar memperhatikan anak, meskipun dalam kondisi kekurangan, anak akan memiliki rasa percaya diri dan kekuatan mental untuk menghadapi dunia luar. Sehingga, meskipun anak membantu pekerjaan orang tua ataupun bekerja sendiri, ia akan tetap mempunyai prioritas sendiri untuk tetap mengutamakan pendidikan, masa depan dan kehormatannya di masa depan. Kalau anak mempunyai keinginan bekerja untuk mengembangkan potensinya di samping pendidikan yang utama, mengapa tidak? Selama keluarga mampu membentuk mental anak yang bebas dari eksploitasi dan keterpaksaan.

Waba’du, jika konstribusi dari pemerintah, sekolah dan keluarga benar-benar termanifestasikan dalam tindakan nyata, tidak menutup kemungkinan Hak dan Kewajiban anak yang diatur dalam pasal 4 hingga pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 (Hak anak antara lain; beribadah menurut agamanya, mendapatkan pelayanan kesehatan, memperoleh pendidikan dan pengajaran, mengutarakan pendapatnya sesuai tingkat kecerdasan dan usianya, memanfaatkan waktu luang untuk bergaul dengan anak sebayanya, bermain, berekreasi sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya dalam rangka pengembangan diri) benar-benar bisa menjadi hak setiap anak di negeri ini.

6 Komentar leave one →
  1. de' vivie permalink
    Februari 27, 2012 3:09 am

    repotnya maz….ada saja orang tua yang masih berkomentar”mboten usah sekolah mpun buk…wong yugo kulo mboten nedi nedho teng njenengan…piye??????(jare bu gurune ngunu..hehehe)

    • Februari 28, 2012 11:19 pm

      kwkwkwkwk
      lek ngunu kuwi njaluk disumeti mercon lambene, nduk😉
      *terimakasih telah singgah

  2. Maret 2, 2012 7:28 am

    Kebetulan saya sedang melakukan penelitian mengenai pendidikan terkhusus dengan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Pihak orangtua sudah terlanjur berpikir dua kali untuk memberikan pendidikan yang layak untuk anak. Sedangkan kuota 20 % yang disediakan untuk keluarga tidak mampu diklaim sudah dipublikasikan maksimal oleh pihak sekolah. Tetapi faktanya kuota itu tida pernah terpenuhi sampai saat ini. Padahal sangat dibutuhkan warga negara yang berpendidikan untuk memajukan negara ini.

  3. Maret 8, 2012 12:42 pm

    maaf, belum bisa ngasih koment😦

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: